DPRD DIY Serukan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

STARJOGJA – JOGJA – Edukasi untuk pendidikan anak termasuk soal pendidikan karakter sangat strategis guna mengkampanyekan perilaku anti kekerasan di lingkungan keluarga. Saatnya kini untuk bersuara bersama-sama berkampanye anti kekerasan dan stop kekerasan kepada anak dan perempuan.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menegaskan hal ini saat berdialog bersama dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DIY di Yogyakarta, Rabu (7/12/2017) malam.

“Anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan sangat mengkhawatirkan. Ada perilaku klithih yang pelakunya masih anak-anak. Ini keprihatinan kita semua dan tiap orang tua, keluarga bertanggung jawab untuk menekan aksi kekerasan ini,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi a DPRD DIY.

Acara dialog bersama kelompok perlindungan perempuan dan anak di DIY, yang dimoderatori Eko Sukamto, aktifis perlindungan perempuan dan anak DIY menghadirkan juga Wati Marliawati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari BPPM DIY serta Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta, Tagana Kota Yogyakarta, Single Parents Indonesia, Sigrak (Satgas PPA Kota Yogyakarta), DPC Petani Yogyakarta, Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan, Kelompok Perempuan Wanita Andalan Yogyakarta, Perempuan Adiluhung Yogyakarta (PADY) dan sejumlah aktifis perempuan dan anak di Yogyakarta.

Eko Suwanto menyebutkan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, DIY sudah memiliki Peraturan Daerah No 3/2012 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

“Regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak sudah ada. Namun yang pokok bagaiana aspek pendidikan di ranah keluarga dijalankan. Ini butuh kerja bersama. Keluarga jadi penentu pendidikan anak-anak. Mari rawat anak-anak dengan baik. Semua agama mengajarkan anti kekerasan, mari terjemahkan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari,” kata Eko Suwanto, politisi muda dari PDI Perjuangan daerah pemilihan kota Yogyakarta ini.

BPPM DIY disebutkan perlu mengkampanyekan anti kekerasan dengan mendorong adanya program keluarga berdikari, desa tanpa kekerasan, misalnya. Harapannya di satu desa yang tidak ada aksi kekerasan, kepala kepala desa bisa diberikan penghargaan atau award dari kepala daerah. Langkah ini bisa jadi satu caramenekan aksi kekerasan seperti klithih. (den)

Silahkan bergabung untuk diskusi