By 
Bisnis.com, JOGJA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY minta kenaikan anggaran fasilitas dewan dan sekretariat dewan 2016 mendatang. Salah satu item kenaikan anggaran itu untuk pengadaan kendaraan operasional dan tunjangan perumahan.
Tunjangan perumahan yang diminta naik dari Rp7,5 juta menjadi Rp10 juta per anggota dewan per bulan. Jumlah anggota DPRD DIY ada 55 orang. Maka, tunjangan khusus perumahan wakil rakyat DIY totalnya Rp550 juta per bulan. Tunjangan perumahan dan pengadaan kendaraan ini termasuk dalam anggaran dewan dan sekretariat dewan 2016 sebesar Rp89 miliar (Rp58,8 miliar belanja langsung dan Rp30 miliar belanja tidak langsung).
Ketua Pansus Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD DIY 2016, Heri Sumardiyanto mengatakan tunjangan perumahan itu baru dalam hitungan sementara. Pihaknya masih menunggu tim appraisal atau penilai harga sewa rumah di wilayah ibu kota Pemda DIY.
“Anggaran ini masih mentah, pasnya berapa nanti nunggu hitungan tim appraisal,” kata dia di Kepatihan, Kamis (20/8/2015).
Selain minta kenaikan tunjangan rumah, pansus juga menghitung kebutuhan kendaraan operasional dewan untuk alat kelengkapan dewan (Alkap) tahun depan sebanyak 30 unit. Alkap DPRD DIY ada Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Kehormatan (BK).
Pansus sudah menganggarkan pagu belanja kendaraan sebesar Rp3,4 miliar. Menurut Heri, kendaraan operasional alkap itu untuk kepentingan kerja dewan, misalnya kunjungan kerja, dan reses. “Jadi kunjungan dewan ke wilayah Jawa itu tidak harus beli tiket pesawat atau kereta nantinya,” katanya.
Politikus Partai Gerindra dari dapil Kulonprogo ini menjelaskan pengadaan akan dilakukan selama dua tahun (2015-2016). Soal teknis jenis kendaraan, Heri menyatakan, masih dalam kajian Sekretariat DPRD DIY.
Sebelumnya DPRD DIY juga sudah belanja empat kendaraan operasional. Kendaraan jenis Toyota Hiace itu baru datang pada, akhir Juli lalu. Kendaraan itu merupakan kendaraan operasional empat komisi di DIRD DIY.
Heri berkilah pos anggaran pengadaan kendaraan operasional dewan 2016 masih jauh dari cukup, yakni hanya Rp3,4 miliar untuk 30 unit. “Maka nanti sebagian bisa dengan sistem sewa ,” ucap Heri.
Heri menegaskan usulan kenaikan anggaran ini meski sudah menjadi keputusan bersama dalam paripurna dewan, namun masih akan dilakukan uji publik. Pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk menilai usulan anggaran dewan. Selain itu, pansus juga akan melihat kemampuan APBD DIY. “Kami tidak ingin ada yang ditutup tutupi, semua transparan,” tandas Heri.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat dimintai tanggapannya soal kenaikan anggaran dewan ini mengaku belum mengetahui usulan DPRD tersebut. Namun demikian, Sultan menyatakan kenaikan anggaran dewan harus proporsional.
Terpisah, aktivis Satunama, Valentina Sri Wijiyati mengungkapkan dirinya belum yakin DPRD DIY mengusulkan kenaikan anggaran dewan ditengah masih banyaknya warga miskin dan rentan di DIY. Menurutnya, sah sah saja usulan tersebut ketika anggota dewan sudah merasa kinerjanya baik.
“Persoalannya pemenuhan hak-hak rakyat sudah dipenuhi belum,” kata dia.
Comments