Debat Capres dan Cawapres 1 Imbang di Isu Terorisme

STARJOGJA.COM, Yogyakarta – Debat Capres dan Cawapres putaran 1 menjadi perhatian semua orang. Termasuk Hicon Law and Policy Strategic memantau semua segmen atau isu yang ada dalam debat Capres dan Cawapres putaran 1.

Puguh Windrawan Kepala Departemen Politik Hicon menjelaskan dalam isu hukum Jokowi-Ma’ruf memunculkan ide baru tentang Pusat Legislasi Nasional, tetapi tidak dielaborasi bagaimana posisi Pusat Legislasi Nasional dengan BPHN. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

“Sedangkan Prabowo-Sandi memilih memperkuat posisi BPHN dan menyinergikannya dengan kelompok ahli. Apakah posisi kelompok ahli ini akan dipermanenkan? Hal ini tidak dijelaskan oleh Prabowo-Sandi, sehingga tidak jelas bagaimana arah penguatan BPHN tersebut dengan tambahan ahli,” katanya Jumat (18/1/2019).

Pantauan Hicon dalam isu HAM jawaban Jokowi-Ma’ruf dalam debat tentang isu HAM masih jauh dari visi-misi yang disampaikan. Namun dalam debat semalam, hanya soal penyelesaian kasus ham masa lalu yang dibahas serta perlindungan difabel. Sisanya tidak dibahas sama sekali.

“Prabowo-Sandi juga hanya menyampaikan sekelumit saja dalam debat terkait isu HAM. Dalam visi-misinya, Prabowo-Sandi memasukkan program hak dan kesehatan produksi, akan tetapi, yang dipaparkan dalam debat hanya mengenai perlindungan difabel, pemecatan terhadap aparat negara yang melakukan diskriminasi, dan terlalu abstrak dalam menjelaskan perlindungan terhadap rakyat kecil,” katanya.

Sementara itu Hifdzil Alim Direktur Hicon dalam isu korupsi mengatakan Jokowi-Ma’ruf tidak menyampaikan detil pencegahan korupsi sebagaimana di visi-misinya, seperti, pencegahan praktik korupsi di daerah melalui transparansi pengelolaan anggaran, pembangunan zona integritas, serta membangun model whistle blower system yang diterapkan di sentra pelayanan, serta memperkuat KPK.

Menurutnya Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi tampak lemah dalam mengusung komitmen pemberantasan korupsi.

“Begitu juga Prabowo-Sandi tidak menyampaikan detil pencegahan korupsi dalam visi-misinya. Gagasan tentang pengembangan sistem smart government untuk meningkatkan kualiatas pelayanan guna mencegah manipulasi dan korupsi tidak dielaborasi lebih lanjut. Bahkan gagasan tentang KPK daerah yang seharusnya bisa menjadi primadona pembahasan dalam debat tidak dijelaskan lebih lanjut,” katanya.

Menurut Hifdzil dalam isu terorisme mengatakan isu ini cukup berimbang ditanggapi oleh masing-masing pasangan capres/cawapres. Keduanya menggunakan strategi pencegahan dan penindakan sebagaimana dipaparkan dalam visi-misinya.

“Komitmen kuat ditunjukkan keduanya dalam memberantas terorisme,” katanya.