Peserta BPJS Kesehatan di Kulon Progo Mulai Turun Kelas

0
utang BPJS Kesehatan
Sejumlah calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi di kantor BPJS Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/5). BPJS meluncurkan program kemudahan bagi masyarakat Calon Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri untuk mendaftar JKN-KIS melalui vasilitas BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 dengan membayar iuran jasa bank dan pendaftaran sistem Dropbox di kantor BPJS, kantor keluruhan, kantor kecamatan, PPOB mitra kerja BPJS kesehatan. Hingga 5 Mei 2017 jumlah peserta JKN-KIS mencapai 176.982.157 jiwa. ANTARA FOTO/Rahmad/aww/17.

STARJOGJA.COM, KULOPROGO – Peserta BPJS Kesehatan di Kulon Progo Mulai Turun Kelas. Peserta turun kelas Ini terjadi setelah adanya kebijakan kenaikan premi yang akan berlaku mulai Januari 2020.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kulon Progo Agus Tri Utomo, di Kulon Progo, Jumat, mengatakan kepesertaan BPJS Mandiri memang sudah banyak yang turun kelas.

“Kami belum merekap persentase kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri yang mengajukan penurunan kelas. Yang jelas, sejak dikeluarkan kebijakan kenaikan premi BJPS, peserta mulai mendatangi kantor untuk mengurus penurunan kelas,” kata Agus.

BACA JUGA : Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes Jamin Layanan

Kenaikan premi BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peserta mandiri, iuran kelas III semula Rp25.500 per orang bulan naik menjadi Rp42 ribu, kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Terkait Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tersebut, menurut Agus, pihaknya sudah menerima informasi tersebut. Meski demikian, ia mengakui pihaknya belum mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kebijakan kenaikan premi BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

“Kebijakan tersebut memang belum dilakukan sosialisasi karena ketentuannya, sehingga belum ada, apakah sudah bisa disosialisasikan atau belum. Tapi, itu nanti tetap disosialisasikan, kita hanya menunggu perintah saja,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami mengatakan pemkab akan meningkatkan anggaran jaminan kesehatan dari Rp13 miliar menjadi Rp28 miliar pada 2020, karena dampak kenaikan premi BPJS Kesehatan.

Ia mengatakan dampak kebijakan kenaikan premi BPJS Kesehatan memang sangat terasa dalam penganggaran jaminan kesehatan melalui APBD kabupaten.

“Pada 2019 ini, anggaran kesehatan untuk masyarakat Kulon Progo sebesar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar yang mampu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui peserta bantuan iuran BPJS dari APBD kabupaten,” kata Sri Budi Utami.

Dia mengatakan jumlah peserta bantuan iuran BPJS dari APBD kabupaten sebanyak 54 ribu jiwa, belum termasuk PBI BPJS dari APBN yang totalnya mencapai 56 ribu jiwa.

SUMBER : Antara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here