By 
STARJOGJA.COM, Info – Kota Jogja dikenal sebagai kota dengan literasi digital cukup tinggi dibandingkan rata rata nasional dan menujukkan kebutuhaan akses komunikasi menjadi sesuatu yang primer. Tri Hastono Kepala Diskominfo dan Persandian Kota Yogyakarta mengatakan di masa pandemi kondisi sosial masyarakat terdampak sementara kebutuhan digital tinggi seperti kebutuhan sekolah daring. Sehingga pemerintah Kota Jogjakarta menangkap masalah ini dengan wifi publik minimal satu RW satu Wifi publik.
“Pemerintah didorong DPRD Kota Jogja harus hadir di kondisi seperti itu, yang paling memungkinkan wifi publik minimal satu rw satu wifi publik di titik aktifitas warga bisa di masjid di balai RW atau di pos kampling,” katanya di 101,3 FM Kamis 29 April 2021.
Tri mengatakan setidaknya ada 5K sebagai dasar menjalankan program ini yaitu Kota Yogyakarta, Kampung, Komunitas, Korporate dan Kampus itu. Pemkot Jogja menggandeng Internet Service Provider (Penyedia Layanan Internet) lokal sebagai CSR.
Baca juga : Pemkot Didorong Tambah Lokasi Wifi Publik
“Luar biasa respon ISP lokal untuk menjawab ini. Luar biasa titik wifi publik sekarang 474. Ini model tanggung jawab, ini harus titik ungkitan aktivitas baru sehingga memberi satu peluang yang tidak boleh elitis,” katanya.
Program ini dimulai awal tahun 2021 dengan dukungan anggota dewan Kota Jogja sehingga program in iberjalan lancar. Saat ini setelah terpasang ada program lanjutan kepada warga.
“Sekeian ratus wifi publik dengan inisiasi pembelajaran yang bagus dengan membangun gerakan penguatan ekosistem digital berbasis wifi publik tingkat rw nantinya ada kemasan pelatihan, kita akan masuk titik dimana orang bisa mengindentifkasi masyarakat membutuhkan pelatihan. Misalnya bagaimana pelatihan menjual produk. bagaimana memanfaatkan kebutuhan ekonomi,” katanya.
Untuk pemanfaatan Wifi publik ini setidaknya ada tiga titik yang menjadi prototip yaitu ada di Kecamatan Ngampilan di Patuk, kedua di Mantri jeron, satu di Kotagede. Prototipe ini akan memunculkan peluang dan ide calon pelaku tidak hanya bicara modal tapi niat.
“Tingaal niat kan cara caranya sudah ada. Tinggal niat mau buat atau tidak,” katanya.
Kuncoro DPRD A Kota Jogja mengatakan program ini dimulai dari kegelisahan masyarakat dengan perubahan saat pandemi sistem pendidikan yang berubah. Pemerintah Kota Jogja cukup sigap dalam mememnuhi kebutahan warga ini.
“Diskominfo cukup sigap, Jogja itu RW 617 kalau APBD ya tidak bisa, maka diskominfo cukup bagus gerakannya cukup kreatif dalam mewujudkan,” katanya.
Kuncoro mengatakan saat ini kebutuhan digital masyarakat salah satunya bidang pendidikan warga sudah terpenuhi dengan program ini. Maka kebutuhan lainnya menjadi sangat penting bagi masyarakat terutama di bidang ekonomi.
” Nah ini kesempatan, nah pelatihan zaman dahulu tidak menarik, kalau ini lebih menarik karena di dunia maya itu modal gadget itu ya seolah punya produk banyak walaupun itu produk orang lain. Ini solusi bagi temen temen yang hari ini diberhentikan,” katanya.
Sementara itu Dendy dari Light Media mengatakan program dari pemerintah ini merupakan tantangan bagi perusahaannya. Saat itu program ini dimulai dari Keluarahan Semaki dengan 10 RW.
“Ada 10 RW sebagai komitmen CSR kita. Ada satu rw lebih dari satu titik. Kita pelaku usaha tidak munafik disana ada ceruk bagi kita,” katanya.
Namun begitu program ini menawarkan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan digitalnya. Dari datanya setiap satu rumah membutuhkan kuota internet dengan biaya Rp150-Rp200 ribu perminggu.
“Saya sendiri datang ke pelanggan ke asisten rumah tangga jadi hanphone bergantian, dipakai. Rata-rata satu bulan sekitar 600-800 ribu. dari situ paket kita sudah komitment harus mudah dijangkau warga tidak bisa ekpolitatif lalu ketemu 150 ribu perbulan dari situ coba diskusi terkait harga layanan masih masuk dengan kondisi di lapangan alhamulillah warga antusisas. radius hanya 15 meter itu diluar itu bisa langganan di light media,” katanya.
Dendy mengatakan wifi publik memilik kecepatan internet 50 mbps. Wifi publik dengan kecepatan itu juga sudah sesuai dengan filter dari Kemenkominfo. Ia mengaku antusias dengan program ini karena mulai muncul permintaan dari warga dalam menggunakan internet gratis ini.
“Kita ada pambatasan waktunya itu dari warga jam tersebut sudah off. Lalu on lagi jam berapa ada permintaan. Lalu ada yang minta panic button bisa tidak kalau dulu pakai kentongan sekarang pakai panic button itu,” katanya.
Comments