By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada bulan September 2023 tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran sebesar 3,041%. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi bulan tersebut, mencatatkan inflasi sebesar 0,29% (mtm), sehingga secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,30% (yoy).
Agung Budilaksono, Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, menjelaskan bahwa tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kenaikan harga beras, wortel, dan bawang putih menjadi faktor utama yang berkontribusi pada inflasi.
“Kenaikan harga beras disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat fenomena El Nino. Sementara itu, kenaikan harga bawang putih dapat ditelusuri ke keterbatasan pasokan di wilayah DIY. Tekanan inflasi pada kelompok transportasi dipicu oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang terjadi pada awal bulan,” ungkap Agung.
Hasil ini adalah buah dari koordinasi erat dan serangkaian implementasi kebijakan stabilisasi harga serta pemenuhan pasokan yang telah dikerahkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY. Dengan perkembangan inflasi yang terkini, secara kumulatif inflasi DIY hingga bulan September 2023 mencapai 2,18% (ytd).
Namun, Agung menambahkan bahwa laju inflasi pada bulan September 2023 masih dapat diredam oleh penurunan harga beberapa komoditas inflasi. Telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit menjadi faktor penahan terhadap tekanan inflasi.
“Penurunan harga komoditas-komoditas ini dikarenakan pasokan yang terjaga dengan baik, terutama karena produksi telur yang memadai dan panen bawang merah yang melimpah di Bantul dan Kulon Progo. Kemudian harga angkutan udara mengalami penurunan setelah puncak perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” jelasnya.
Mengenai proyeksi ke depan, BI memperkirakan bahwa inflasi di DIY akan tetap berada dalam kisaran target yang diinginkan. Kondisi ini didukung oleh upaya TPID DIY dalam memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), termasuk operasi pasar, pasar murah, dan implementasi Strategi Pengendalian Harga Pangan (SPHP).
“Kebijakan ini juga diperkuat dengan optimalisasi Kios Segoro Amarto sebagai rujukan harga untuk menjaga daya beli, kerja sama antar daerah, dan pemantauan risiko El Nino secara berkala,” pungkas Agung.
PENULIS : Destiara Hasna
Comments