By 
STARJOGJA.COM, OPINI – Sidang sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi fokus utama dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam proses hukum yang sedang berlangsung, menjaga kerukunan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan stabilitas politik dan sosial di tengah masyarakat yang beragam.
Sidang sengketa Pileg di MK untuk tahun 2024 telah dimulai dengan total 297 perkara yang akan disidangkan. Pembagian penanganan perkara dilakukan secara cermat oleh tiga panel sidang yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan profesional, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh masyarakat.
KPU bertindak sebagai termohon dalam sidang sengketa Pileg 2024 ini dan telah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi sidang lanjutan serta merespons 285 permohonan PHPU dari anggota DPR dan DPD. Komitmen KPU dalam mendukung proses hukum yang berjalan di MK merupakan langkah penting dalam menjaga kerukunan dan menghormati keputusan yang akan diambil oleh lembaga peradilan tersebut.
Selain menjaga kerukunan, penting juga untuk menghindari segala bentuk provokasi dan pernyataan yang dapat memicu konflik. Komunikasi yang baik antara semua pihak dapat mengurangi potensi gesekan dan meningkatkan pemahaman bersama terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Badya Wijaya, mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali poskamling dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang putusan MK.
Dengan menjaga kerukunan selama proses hukum berlangsung, Indonesia mengirimkan pesan kuat bahwa negara ini mampu menyelesaikan konflik politik dengan cara yang damai dan beradab.
Sementara itu, KERUKUNAN Jelang Pilkada 2024 Kunci Jaga Iklim Demokrasi Indonesia.
Papua Barat Daya (PBD), sebagai salah satu panggung penting, mendapat sorotan khusus dari Ketua Adat Masyarakat Malamoi, Silas Kalami, S.Sos, MA, dan Ketua Klasis GKI Kota Sorong, Pdt. Jeane Fonataba Haurissa. Keduanya menggumamkan pesan perdamaian, mengajak setiap individu untuk menjadi penjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
Dalam menghadapi Pilkada 2024, Silas Kalami menyoroti pula adanya propaganda dan isu-isu yang muncul, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kelompok politik tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pesta demokrasi ini bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran bersama untuk menjaga perdamaian. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghindari provokasi dan bercermin atas dampak yang bisa ditimbulkannya.
Pdt. Jeane Fonataba Haurissa menekanakan pentingnya ketertiban dan keamanan di tengah riuhnya suasana politik. Dia menekankan bahwa kedamaian adalah sesuatu yang indah dan harus dijaga bersama.
Disisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi meluncurkan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya (PBD), menandai dimulainya proses yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Dr. H. Idham Holik, S.E., M.Si, menegaskan bahwa kesadaran pemilih dan kerukunan masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan pesta demokrasi ini.
Menjelang Pilkada 2024, kita diingatkan akan pentingnya menjaga kerukunan sebagai fondasi utama bagi kemajuan dan kedamaian. Setiap ucapan, tindakan, dan keputusan memiliki potensi besar untuk membentuk arah perjalanan bangsa ini. []
Oleh: Putri Dewi Nathania / Analis pada Lembaga Media Perkasa
Comments