By 
STARJOGJA.COM, Info – Sidang sengketa Pileg bukanlah sekadar pertarungan hukum antara pihak-pihak yang berselisih, tetapi juga sebagai cerminan dari kedewasaan demokrasi Indonesia.
Oleh karena itu, menolak gerakan massa dalam sidang tersebut menjadi penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang teguh.
Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, sidang sengketa Pileg di MK, bukanlah sekadar forum formalitas akan tetap sebagai panggung terakhir bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu secara adil dan transparan.
Namun, kehadiran gerakan massa dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Sebaliknya, para pihak diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas, dan profesionalisme dalam menghadapi sidang PHPU di MK.
Di sisi lain, Kuasa Hukum KPU RI, Josua Victor, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menghadapi perkara PHPU dengan bukti-bukti yang kuat. Namun, sikap optimistis ini tidak boleh mengesampingkan pentingnya menjaga proses hukum yang berlangsung dengan tenang dan teratur, tanpa gangguan dari pihak eksternal.
Dalam proses penyelesaian sengketa Pileg di MK, profesionalisme dan integritas merupakan kunci utama. Sidang-sidang yang berlangsung harus dipenuhi dengan argumen hukum yang kuat dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan gangguan dari gerakan massa dapat mengintimidasi pihak-pihak yang terlibat dalam sidang, baik itu hakim, pengacara, maupun saksi-saksi. Dengan sikap yang bijaksana dan bertanggung jawab, kita dapat memastikan bahwa demokrasi kita tetap kuat dan stabil, bahkan di tengah-tengah ujian dan perselisihan.
PROSES Sidang Sengketa Pileg di MK Berjalan Transparan dan Kondusif. Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi panggung utama penyelesaian sengketa Pileg.
Sidang-sidang yang berlangsung di MK menjadi sorotan publik, karena di sanalah berbagai pihak terlibat dalam proses persidangan guna mencari keadilan terkait dengan hasil pemilihan umum. Dalam konteks inilah, apresiasi atas proses sidang sengketa Pileg di MK yang berjalan transparan dan kondusif menjadi sangat relevan untuk disoroti.
Sidang PHPU Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat I dan DPRD Kota Bekasi 2 Tahun 2024 (PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024) yang digelar pada Rabu (8/5/2024) merupakan bukti konkret dari proses hukum yang transparan dan kondusif.
Ali Nurdin, selaku Kuasa Hukum KPU, memberikan klarifikasi dan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran asas jujur dan adil yang diajukan oleh pihak pemohon. Dia menekankan bahwa KPU telah menjalankan proses perhitungan suara secara transparan dan berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga nasional. Penanganan setiap keberatan dan laporan dari pihak pemohon direspon dengan serius oleh KPU, mencerminkan komitmen mereka terhadap integritas proses pemilihan.
Demikian pula, perwakilan dari partai politik, seperti Golkar dan PPP, turut memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan. Mereka menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan setiap keberatan atau laporan telah ditindaklanjuti dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya menjaga transparansi dan kejujuran dalam sistem demokrasi.
Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap proses pemilihan umum berlangsung dengan adil dan jujur, demi terwujudnya demokrasi yang kuat dan berkeadilan di Indonesia.
Penulis: Samuel Christian Galal, Analis pada Lembaga Gala Indomedia
Comments