By 
STARJOGJA.COM, Info – Joko Widodo – Ma’ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 20 Oktober nanti. Majelis Permusyawaratan Rakyat berencana menyelenggarakan pada sore hari.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan kenapa pelantikan Joko Widodo – Ma’ruf Amin akan dilantik bukan di pagi hari.
“Kita ingin mengedepankan toleransi. Karena itu hari libur, hari minggu, maka harus tidak boleh ada rakyat kita yang terganggu dalam melakukan ibadahnya,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Bamsoet menjelaskan bahwa pertimbangan kedua adalah setiap akhir pekan ada hari bebas kendaraan. MPR ingin publik bisa menikmati kedua acara tersebut.
Baca juga: Jokowi-Amin Menang di Sri Lanka dan Maladewa
“Kalau itu dilakukan pagi jam 10, maka seluruh jalan protokol harus ditutup. Karena kondisi kelancaran dan keamanan bagi tamu-tamu negara yang terdiri dari perdana menteri, presiden, dan utusan dari negara-negata sahabat kita. Jadi itu pertimbangannya,” jelasnya.
Pelantikan yang dilakukan sore hari ini dipastikan Bamsoet bukan karena alasan keamanan. Apalagi mahasiswa berencana akan berdemonstrasi saat pelantikan kepala negara.
“Kalau ada yang niat masih mau demo, saya imbau masih ada hari esok. Masih ada tanggal 21 tanggal 22. Dan kami di parlemen terbuka. Saya yakin temen-temen di DPR terbuka dan menerima berbagai aspirasi,” ucapnya.
Siapa Menterinya ?
Ada beberapa kriteria yang mesti dipertimbangkan oleh Presiden sebelum menunjuk seseorang sebagai pembantunya di kabinet.
Dedi Purwana, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta melihat bahwa saatnya Presiden Joko Widodo memilih calon menteri berdasarkan lima kriteria. Pertama, profesionalitas, dilihat dari rekam jejak, pengalamananya sesuai bidang kementerian yang akan dijabatnya.
Kedua, lanjutnya, kandidat tersebut mesti memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni kemudian yang ketiga adalah berintegritas dan bermoral. Hal tersebut harus jadi pijakan kuat untuk menjadikan sebagai pejabat publik punya benteng moral yang kuat.
Keempat, paparnya, aspek akuntalibilitas. Sebagai pejabat publik, harus merepresentasikan suara rakyat, akuntabilitas dalam arti bertanggungjawab bukan saja kepada Presiden, tetapi juga kepada masyarakat. Kelima, punya kemampuan mengambil kebijakan, biasanya kebijakan publik seringkali terseret oleh kepentingan bangsa, imbas dari keputusannya untuk masyarakat dan harus proporsional.
“Itu harapan akademisi, Jika kelima syarat tersebut terpenuhi, mau dari partai politik atau pun professional, saya yakin menteri tersebut akan mampu memecahkan dengan baik isu-isu yang saat ini belum selesai,” katanya, Sabtu (28/9/2019).
Berdasarkan catatan Bisnis, banyak bursa para calon menteri mulai dielus jelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 mendatang. Salah satu nama yang santer diberitakan adalah Syarifudin Tippe. Dia merupakan cucu dari Menteri Pertahanan era Presiden Soeharto yaitu Jenderal Andi Muhammad Jusuf Amir.
“Selain ada garis keturunan Jenderal M. Jusuf, Syarifudin Tippe adalah sosok berani, tegas, dan cinta NKRI kita butuh banyak pejabat yang punya komitmen kebangsaan yang tinggi dan nasionalis tulen,” ujar tokoh Sulawesi Selatan Abdul Aziz Kahar.
Menurutnya, Syarifudin Tippe punya kemampuan sebagai juru runding atau negosiator konflik yang handal. Hal itu, dijelaskan Kahar dapat dilihat saat Syarifudin menjebat sebagai Pangdam Iskandar Muda Aceh di mana dia dapat meredam konflik Aceh pada saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Beliau mampu menekan dan perlahan-lahan menghilangkan akar konflik di Aceh dan beliau juga termasuk salah satu juru runding yang handal di Finlandia, bersama dengan rombongan Wapres Jusuf Kalla dan Menkumham Hamid Awaludin saat itu, Syarifuddin Tippe bukan saja sosok pemikir, namun juga juru runding dan negosiator yang hebat, saya kira pantas kalau didapuk sebagai Menhan,” katanya.
Comments