By 
STARJOGJA.COM, Info – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Nurul Ghufron menyampaikan kuliah umum soal pendidikan anti korupsi dalam rangka kegiatan KPK Goes to Campus yang digelar secara daring, Selasa (4/5). Dalam penyampaian kuliah umum yang bertajuk “Antikorupsi? Bisa Dimulai dari Kamu Menjadi Profesional Berintegritas”, Nurul Ghufron menegaskan pentingnya perilaku budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Namun begitu, pendidikan antikorupsi tidak hanya diajarkan di kampus saja namun juga diterapkan di lingkungan keluarga hingga di masyarakat.
“Percuma jika pendidikan antikorupsi diajarkan di kampus namun di tingkat pelayanan publik masih ada korupsi misal saat bikin SIM mereka harus melakukan suap,” kata Ghufron.
Pendidikan anti korupsi menurutnya perlu diajarkan dari mulai pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi, bahkan di tingkat pelayanan publik dan masyarakat selalu mengedepankan sikap kejujuran dan menjaga integritas.
Baca juga : Pendidikan Antikorupsi Harus Jadi Prioritas
“Integritas itu sangat langka saat ini banyak orientasi mahasiswa sebagai calon alumni dan profesional yang mengedepankan kesenangan semata. Tantangan kita bagaimana mencetak orang jujur itu sulit, buatnya sulit dan diperbaikinya sulit,karenanya calon alumni harus memiliki integritas,” paparnya.
Ia berpandangan bahwa sudah saatnya para calon alumni perguruan tinggi untuk berpikir mendedikasikan dirinya bagi masyarakat dan tidak lagi hanya berorientasi pada mencari kesenangan diri semata.
“Jika semua ingin mendedikasikan ke publik maka perilaku mencuri hak orang lain atau publik tidak akan terjadi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ghufron menyampaikan bahwa data indeks persepsi korupsi terhadap proses pemberantasan korupsi Indonesia kembali menurun dari sebelumnya mendapat skor 40 di tahun 2019 lalu menurun jadi 37 sehingga posisi Indonesia melorot di rangking ke-102 dari sebelumnya berada di posisi 85 dari 180 negara.
Penyebab turunnya indeks persepsi korupsi ini menurutnya disebabkan masih maraknya perilaku korupsi di sektor dunia usaha dan politik.
” Kemudahan usaha di Indonesia masih membutuhkan suap. Meski sudah ada layanan satu pintu, ternyata tidak cukup hanya berkas saja sebagai syarat. Lalu di sektor politik, mulai dari pileg,pilpres dan pilkada, publik menganggap politik uang masih masif terjadi. Di politik masih penuh dengan suap,” ungkapnya.
Sementara Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., menyampaikan bahwa pendidikan budaya anti korupsi perlu ditanamkan di kalangan generasi muda. Sebab di tangan pemuda ini sebagai pemegang estafet kepemimpinan Indonesia di masa depan.
“Budaya jujur dan tidak mau mengambil yang bukan haknya perlu menjadi karakter anak muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa,” katanya.
Comments