By 
Sebagai miniatur Indonesia, DIY menjadi sasaran empuk proxy war yang saat ini diklaim menjadi sarana penghancur kedaulatan Indonesia.
Topik itu mencuat saat acara pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) Benteng Kedaulatan (BK) Bantul di kawasan Dusun Singosaren, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri.
Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Heru Santoso selaku narasumber saat acara pelantikan itu mengakui, DIY yang memiliki sejarah jauh lebih panjang dari Indonesia, memiliki keistimewaan yang bisa jadi bulan-bulanan perang model baru itu. Keratonisasi yang begitu kental, diakuinya justru menjadi medium tepat bagi pihak-pihak yang menginginkan kehancuran Indonesia untuk melancarkan serangannya. “Contohnya, sedikit saja digoyang isu gender, isu tanah, masyarakat sudah terpecah belah. Parahnya, warga Yogyakarta tak sadar akan hal ini,” katanya.
Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini nyaris mirip dengan kondisi Indonesia saat sebelum 1908 silam. Masyarakat ketika itu tak menyadari bahwa mereka tengah dijajah dan dipecah belah oleh negara lain. “Lantas ketika itu muncullah gerakan persatuan. Itulah yang harus terjadi sekarang, meski dampaknya baru akan terasa sekian tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia dan negara-negara yang berada di zona khatulistiwa kini tengah menjadi incaran negara-negara adidaya. Indonesia dianggap berada di zona emas lantaran sumber dayanya melimpah, baik sumber daya alam maupun manusia.
Atas dasar inilah, ia pun menilai reformasi dengan menggulingkan Presiden Soeharto 1998 lalu sudah berjalan tidak pada alurnya. Ia menganggap, penggulingan yang lantas diikuti sejumlah amandemen peraturan itu justru membuka gerbang masuknya pemodal asing. “Pihak asing inilah yang semakin membunuh kedaulatan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Oleh karena itulah, dengan semakin mantapnya eksistensi Benteng Kedaulatan (BK) sebagai sebuah organisasi massa (ormas) yang selama ini dengan tegas menyuarakan kedaulatan, bisa menjadi pilar penting guna melawan perang model baru itu. Tentu saja, dengan kembali pada Pancasila sebagai dasar negara. “Kuncinya adalah revolusi spiritual. Itulah sebabnya, penting bagi BK untuk tetap menjaga independensinya,” tegasnya.
Dari ormas menuju parpol
Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BK Sigit Priyono Harsoyo Putro berupaya tetap menjaga independensi organisasinya. Bahkan saat disinggung terkait beredarnya wacana beralihnya BK dari ormas menjadi partai politik (parpol), ia dengan tegas membantahnya. “Tidak. BK selamanya akan tetap kami jaga sebagai ormas. Kami tidak akan menjadi parpol,” tegasnya.
Dicontohkannya, saat pilpres beberapa waktu lalu, pihaknya sempat mengajukan calon presiden melalui jalur independen. Namun lantaran alasan administrasi, pengajuan itu pun gagal. “Ini bukti kami serius untuk bergerak secara independen,” tegasnya. | Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja |
Comments