By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Pemda DIY berencana membuat sekolah percontohan sebelum membuka semua sekolah. Ini seiring kebijakan Pemerintah Pusat yang menyerahkan kepada setiap daerah untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan sekolah tatap muka.
Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sekolah tatap muka mengacu pada kondisi dan kesiapan masing-masing. Saat ini Pemda DIY masih terus mengkaji kemungkinan pembelajaran tatap muka.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Didik Wardaya, menjelaskan dalam mengambil keputusan pembelajaran tatap muka, pertimbangan utamanya yakni kesehatan, keselamatan dan kondisi psikososial para siswa.
“Di DIY perkembangan Covid-19 belum menunjukkan penurunan, justru naik. Ini perlu menjadi pertimbangan. Pekan depan kami akan rapat rencana pembukaan sekolah. Melihat kondisi saat ini sesuai kebijakan Gubernur, [pembelajaran tatap muka] dilakukan pada yang paling dewasa dulu, yakni mahasiswa,” ujarnya Jumat (11/12/2020).
Dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tingkat perguruan tinggi, akan dilihat apakah bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik atau justru menimbulkan klaster baru. Di samping itu, pihaknya juga berencana akan menunjuk sejumlah sekolah untuk mencoba pembelajaran tatap muka sebagai percontohan.
“Kerja sama dengan Ikatan Dokter Anak, Gugus Tugas penanganan Covid-19, BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah], kami lihat penerapan kebiasaan barunya. Apakah sudah mampu hindari kerumunan. Tapi paling tidak simulasi satu-dua sekolah sebagai percontohan kemungkinan akan lakukan,” ungkapnya.
Untuk menentukan sekolah yang akan menjadi percontohan ini, pihaknya akan melihat sekolah yang paling lengkap dalam memenuhi check list protokol kesehatan yang akan disebar ke semua sekolah. Check list ini di antaranya adalah ketersediaan alat pelindung diri (APD), tempat cuci tangan, rasio siswa dalam satu kelas, tim satuan tugas (Satgas) Covid-19 sekolah dan sebagainya.
Berdasarkan pengamatannya sampai saat ini, sebanyak 40%-50% SMA dan SMK di DIY sudah cukup siap untuk pembelajaran tatap muka. Selama ini, SMA dan SMK juga telah lakukan tatap muka untuk keperluan praktik dan konsultasi pelajaran atas izin orang tua, dengan jumlah siswa dan waktu terbatas.
Tak Harus Disekolah
Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, Arif Rohman, menawarkan alternatif kebijakan, di antaranya program pembelajaran perlu dirancang secara variasi baik strategi, media, rombongan belajar, waktu dan tempat belajar. Menurutnya, pembelajaran tidak harus di sekolah dan bisa mempertimbangkan tempat lain yang lebih efisien.
“Variasi daring dan luring bisa diterapkan. Bagaimana proporsinya? Apa harus pagi? Tempatnya di mana? SD dan TK bisa jadi per RT bisa ketemu, guru datang, tidak harus di sekolah. Ketika anak-anak berkumpul di situasi berbeda bisa jadi menyenangkan. Paulo Freire mengkritik sekolah sebagai alienasi anak dan penjara, makanya ketika outbound di luar kelas akan menyenangkan,” katanya.
Comments