By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – PP Muhammadiyah menilai keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermasalah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh PP Muhammadiyah dalam jumpa pers yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah pada Selasa, (14/1/2020).
Keberadaan dewas membuat KPK ompong dan kehilangan taringnya. Iwan Satriawan, S.H., MCL. Ph.D. dari PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM mencontohkan adanya kasus penolakan dari DPP PDIP saat akan dilakukan pemeriksaan merupakan wujud dari lembeknya KPK dengan alasan KPK belum mendapatkan izin dari dewas.
“Idealnya pihak DPP PDIP tidak keberatan dilakukan pemeriksaan apabila memang partai pemenang pemilu tersebut merasa tidak ada yang harus disembunyikan,” kata Iwan.
Senada dengan PP Muhammadiyah, Yuris Reza dari Pukat UGM juga berpendapat jika saat ini keberadaan dewas mebuat proses kerja yang dilakukan tidak bisa cepat.
“Kami khawatirkan dengan adanya penundaan penyelidikan yang dilakukan KPK karena belum adanya izin dari dewas berpotensi hilangnya barang bukti dan juga kemungkinan kaburnya yang diduga menjadi tersangka,” ungkapnya.
Yuris juga berpendapat jika saat ini keberadaan dewas lebih layak untuk diebut sebagai dewan perizinan KPK.
Comments