By 
Pendidikan di Bantul dikelukan sejumlah wali murid yang tergabung dalam Forum Rakyat Korban Bencana (Forkob) Bantul. Mereka berunjukrasa memprotes mahalnya biaya pendidikan bagi siswa baru di sekolah negeri. Masyarakat menuntut pemerintah menaikkan biaya pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut seorang wali murid, Ridwan, tingginya biaya pendidikan terjadi di sekolah negeri dan paling parah ditemukan di sekolah swasta.
Selama ini kata dia, pemerintah menggembar-gemborkan alokasi 20% anggaran untuk pendidikan.
“Buktinya sampai sekarang biaya pendidikan tetap saja mahal. Kalau orang miskin enggak mampu harus bayar jutaan,” paparnya lagi.
Biaya pendidikan yang mencapai jutaan rupiah tidak disertai dengan transparansi penggunaan anggaran oleh skeolah. Wali murid lainnya Udin mengungkapkan hal itu.
“Anak saya naik kelas dua di SMA di Jetis. Padahal kelas dua tapi masih diminta uang tahunan Rp600.000. Untuk apa uang sebanyak itu enggak dijelaskan,” jelas Udin.
Selama ini keberadaan Komite Sekolah dianggap hanya sebagai alat legitimasi otoritas sekolah memungut biaya pendidikan bernilai jutaan rupiah. Persetujuan Komite Sekolah dianggap telah mewakili aspirasi seluruh wali murid. Padahal faktanya, wali murid tercekik dengan besaran biaya pendidikan.
Salah satu cara menghentikan persoalan mahalnya biaya sekolah adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk pendidikan. Saat ini alokasi anggaran pendidikan di Bantul hanya sebesar Rp1,09% dari APBD meski perundang-undangan mengamanahkan 20%.
Belasan wali murid tahun ajaran baru di Bantul mendatangi gedung DPRD setempat pada Selasa (26/7/2016). Mereka membawa sejumlah perangkas aksi bertuliskan tuntutan dan protes terhadap mahalnya biaya masuk SMP, SMA dan SMK negeri di Bantul. Antara lain bertuliskan Sekolah Jadi Modus Eksploitasi Orang Miskin serta Bubarkan Komite Sekolah Bantul.
Comments